TULUNGAGUNG, 3detik.com – DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Pemkab menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (16/9/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono tersebut berlangsung di Ruang Graha Wicaksana. Hadir Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin bersama jajaran DPRD dan kepala perangkat daerah.
Melalui Badan Anggaran (Banggar), DPRD menyampaikan 12 rekomendasi terkait pelaksanaan anggaran daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemangkasan anggaran jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp29,9 miliar menjadi Rp311,2 miliar. DPRD meminta Pemkab memberikan penjelasan serta memastikan alokasi wajib anggaran infrastruktur sebesar 40 persen terpenuhi.
Anggota Banggar, Sofyan Heryanto, juga meminta Dinas PUPR mempercepat proses lelang program Pokir DPRD yang telah masuk APBD murni.
“Pokir yang sudah masuk APBD murni harus segera ditindaklanjuti agar aspirasi masyarakat bisa direalisasikan,” ujarnya.
DPRD turut menyoroti pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk standardisasi teknis SPPG. Selain itu, pemerintah daerah diminta mempercepat pengisian kepala sekolah definitif, meremajakan alat pencetak dokumen Dukcapil, serta mengoptimalkan anggaran UHC sebesar Rp8,21 miliar agar cakupan kepesertaan melampaui 90 persen.
Belanja APBD Perubahan Tembus Rp3,46 Triliun
Sementara itu, Plt Bupati Ahmad Baharudin mengapresiasi pembahasan yang dilakukan DPRD hingga tercapai kesepakatan bersama.
Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan Rp2.991,29 miliar, sedangkan belanja mencapai Rp3.468,94 miliar atau sekitar Rp3,46 triliun.
Belanja daerah naik Rp234,94 miliar dari anggaran awal Rp3.233,99 miliar. Sementara pendapatan turun Rp23,94 miliar dari Rp3.015,23 miliar.
Defisit sebesar Rp477,65 miliar ditutup melalui penerimaan pembiayaan. Raperda tersebut selanjutnya akan dievaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ahmad berharap kesepakatan DPRD dan Pemkab menjadi dasar untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.***
