TULUNGAGUNG, 3detik.com – Pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat di Kabupaten Tulungagung mendapat perhatian serius, terutama terkait kesiapan operasional dan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal itu mengemuka dalam kegiatan silaturahmi dan koordinasi mitra SPPG sekaligus perkenalan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Tulungagung di Kantor KADIN Tulungagung, Jumat (11/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pihak terkait, mulai perwakilan DPR RI Komisi IX, Sekda Tulungagung, Satgas, Kantor Pajak, BPJS, organisasi perangkat daerah hingga Forkopimda.
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin yang diwakili Sekda Tulungagung Tri Hariadi menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak. Menurutnya, program pemenuhan gizi membutuhkan koordinasi yang kuat agar pelaksanaannya berjalan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Heru Cahyono menyoroti sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi, salah satunya sanitasi dapur SPPG.
Ia meminta persoalan sanitasi tidak dipandang sebagai hal sepele. Standar kebersihan, kata dia, menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat aman dan layak dikonsumsi.
“Sanitasi harus dibahas sampai selesai,” tegas Heru.
Selain sanitasi, kesiapan sarana dan prasarana dapur SPPG juga menjadi perhatian. Fasilitas pendukung harus dipastikan memenuhi kebutuhan operasional, termasuk kemungkinan dukungan dari pemerintah desa.
Heru menilai SPPG memiliki peran strategis dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, berbagai kendala teknis di lapangan perlu segera diselesaikan agar pelayanan dapat berjalan maksimal.
Koordinasi antara BGN, Pemkab Tulungagung, pemerintah desa, pengelola SPPG dan instansi terkait dinilai menjadi kunci. Selain memperlancar pelaksanaan program, sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan standar keamanan pangan tetap terpenuhi.
Pertemuan ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum koordinasi, tetapi menjadi langkah konkret untuk menyamakan persepsi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih muncul dalam pelaksanaan program SPPG di Tulungagung,” ujarnya.***
