TULUNGAGUNG, 3detik.com – Pemkab Tulungagung mulai membuka pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam rancangan yang disampaikan ke DPRD, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,995 triliun, lebih besar dibanding target pendapatan yang hanya Rp2,708 triliun.
Kondisi tersebut membuat rancangan APBD 2027 mengalami defisit sekitar Rp286,86 miliar. Defisit itu rencananya ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama.
Rancangan APBD 2027 tersebut disampaikan Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Rabu (9/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos.
Plt Bupati Tulungagung Baharudin mengatakan, penyusunan APBD 2027 telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2027. Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan arah pembangunan pemerintah provinsi dan nasional.
Menurutnya, rancangan APBD tersebut masih akan dibahas bersama DPRD. Karena itu, Pemkab membuka ruang bagi legislatif untuk memberikan koreksi, masukan, maupun saran sebelum anggaran ditetapkan.
“Rancangan APBD ini kami harapkan dapat dicermati, dikoreksi, serta diberikan saran dan pendapat oleh DPRD untuk kemudian dibahas bersama,” kata Baharudin.
APBD Perubahan 2026 Ikut Membengkak
Tak hanya APBD 2027, Pemkab Tulungagung juga menyampaikan rancangan Perubahan APBD 2026.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah justru turun dari Rp3,015 triliun menjadi Rp2,991 triliun, atau berkurang sekitar Rp23,93 miliar.
Sebaliknya, belanja daerah meningkat cukup tajam. Dari sebelumnya Rp3,233 triliun, belanja naik sekitar Rp234,94 miliar menjadi Rp3,468 triliun.
Akibatnya, defisit APBD Perubahan 2026 mencapai Rp477,64 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nominal yang sama.
Dengan perubahan itu, pembiayaan netto tercatat Rp477,64 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan dan SILPA tahun berkenaan masing-masing tercatat Rp0.
DPRD Soroti Ketepatan Anggaran
Di sisi lain, DPRD Tulungagung meminta penyusunan anggaran tidak sekadar memenuhi tahapan administrasi. Program yang dibiayai APBD harus benar-benar memiliki dampak dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan ekstrem, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
DPRD juga mendorong seluruh perangkat daerah menyiapkan program secara matang agar anggaran lebih fokus, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
Rapat paripurna dihadiri 36 dari total 50 anggota DPRD sehingga dinyatakan memenuhi kuorum. Selanjutnya, pembahasan kedua rancangan anggaran tersebut akan dilakukan bersama antara DPRD dan Pemkab Tulungagung.
Ahmad berharap seluruh proses berjalan lancar dan menghasilkan APBD yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Semoga seluruh rangkaian proses dapat berjalan tertib dan lancar, sehingga anggaran yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.***
