Scroll untuk baca artikel
Jakarta

Di Tengah Memanasnya Situasi Politik, SMSI Kukuhkan Pokja Jaga Desa 5 Provinsi

×

Di Tengah Memanasnya Situasi Politik, SMSI Kukuhkan Pokja Jaga Desa 5 Provinsi

Share this article
SMSI Kukuhkan Pokja Jaga Desa 5 Provinsi di Jakarta
SMSI Kukuhkan Pokja Jaga Desa 5 Provinsi di Jakarta

JAKARTA, 3detik.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus mematangkan konsolidasi organisasi. SMSI dijadwalkan mengukuhkan pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa dari lima provinsi secara serentak di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Lima provinsi tersebut yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Ketua Umum SMSI Firdaus membenarkan agenda pengukuhan lima kepengurusan provinsi itu akan digelar dalam satu seremoni. Sebelumnya, pembentukan Pokja News Room Jaga Desa telah dilakukan di Bali, kemudian berlanjut ke Lampung, Banten dan Kepulauan Riau.

Namun, jadwal pengukuhan tersebut menjadi sorotan karena bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi besar di kawasan Gedung DPR RI, Senayan.

Sejumlah pihak bahkan sempat mempertanyakan apakah kehadiran pengurus media siber dari berbagai daerah ke Jakarta merupakan bagian dari mobilisasi massa.

Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar dengan tegas membantah adanya kepentingan politik di balik agenda organisasi itu.

Menurutnya, kesamaan tanggal pengukuhan dengan rencana aksi demonstrasi murni kebetulan dan tidak memiliki kaitan apa pun.

“Agenda ini murni kegiatan organisasi dan tidak berkaitan dengan aksi demonstrasi maupun mobilisasi massa,” tegasnya.

Makali menjelaskan, SMSI sebagai konstituen Dewan Pers merupakan organisasi perusahaan media siber, bukan organisasi massa maupun lembaga swadaya masyarakat.

SMSI, lanjut dia, tetap berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara. Di tengah situasi politik yang dinamis, insan media justru diharapkan tetap menjalankan fungsi pers secara profesional.

Melalui Pokja News Room Jaga Desa, SMSI mengajak seluruh pengurus dan anggota di berbagai daerah untuk menyajikan informasi yang jernih, akurat dan berimbang.

“Media harus tetap berada di koridor profesional dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya.***