TRENGGALEK, 3detik.com – Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak serta-merta menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), meski pemerintah pusat telah mendorong langkah tersebut sebagai upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika global.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menegaskan bahwa penerapan WFH harus dihitung secara matang dan benar-benar memberikan dampak nyata, terutama dalam efisiensi anggaran operasional daerah.
Ia bahkan menginstruksikan jajarannya untuk tidak menjalankan kebijakan tersebut jika tidak berkontribusi pada penghematan. Berdasarkan hasil perhitungan bersama Sekretaris Daerah, potensi efisiensi dari kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp9 miliar.
“Kalau tidak berdampak pada penghematan, untuk apa WFH dilaksanakan. Setelah kita hitung, potensi efisiensinya sekitar Rp9 miliar,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Ipin saat menghadiri halal bihalal di KSU Sumber Makmur, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, anggaran hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang masih menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Meski kebijakan WFH belum diterapkan secara penuh, Pemkab Trenggalek memastikan skema pelaksanaannya telah disiapkan dengan mempertimbangkan efektivitas dan tujuan awal, yakni menekan konsumsi BBM.
Rencananya, WFH akan diberlakukan satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Rabu. Pemilihan hari tersebut dilakukan untuk menghindari potensi libur panjang yang dapat berdampak pada produktivitas kerja ASN.
“Setiap hari Rabu ASN bekerja dari rumah, bukan libur. Tetap bekerja seperti biasa, hanya lokasinya yang berbeda,” tegasnya.
Bupati juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik. Perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan memberikan layanan secara optimal seperti hari kerja biasa.
Dengan pendekatan yang terukur, Pemkab Trenggalek berharap kebijakan WFH tidak sekadar menjadi tren, melainkan langkah strategis untuk efisiensi anggaran sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.***
