TRENGGALEK, 3detik.com – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, yang juga menjabat sebagai Pjs. Ketua Umum APKASI, berharap program prioritas Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat mengungkit kesejahteraan ekonomi di daerah.
Hal ini disampaikan dalam rapat sosialisasi percepatan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), yang digelar secara daring pada Rabu (30/4/2025) di Gedung Smart Center Kabupaten Trenggalek.
Dalam rapat tersebut, Bupati Trenggalek yang juga dikenal dengan sebutan Mas Ipin ini mengusulkan beberapa langkah terkait pelaksanaan program MBG di daerah.
Salah satu usulan utama adalah distribusi makanan bergizi melalui Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, ia menekankan bahwa sistem distribusi ini tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh daerah karena kondisi daerah yang berbeda-beda, seperti di Trenggalek dan daerah kepulauan.
“Saya ingin program MBG ini bisa betul-betul mengungkit kesejahteraan di daerah. Bagi kabupaten yang tidak seatraktif daerah lain secara ekonomi, mencari mitra itu sangat susah. Oleh karena itu, saya berharap MBG bisa diberikan penugasan kepada TNI,” ujar Arifin dalam kegiatan tersebut.
Bupati yang akrab disapa Mas Ipin ini juga mengusulkan penggunaan anggaran yang dihemat melalui refocusing anggaran untuk membangun dapur umum di sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan agar program MBG dapat berjalan dengan efektif di tingkat lokal tanpa membebani anggaran yang besar.
Untuk itu, Mas Ipin lantas mengusulkan penggunaan satu ruang kelas yang dikelola sebagai dapur, dengan pembangunan fasilitas tersebut dibiayai melalui APBD.
“Kami ingin membangun kantin bergizi di sekolah. Yayasan komite sekolah akan bertanggung jawab untuk pengelolaannya, karena komite ini terdiri dari para wali kelas yang lebih amanah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan makanan yang lebih efisien. Dengan adanya dapur umum di sekolah, makanan dapat disiapkan lebih segar dan mengurangi biaya transportasi yang biasa mengganggu kualitas makanan.
Kendati demikian, Mas Ipin mengakui adanya kemungkinan kecil kesalahan dalam pengolahan makanan, seperti makanan basi, yang dapat merusak reputasi program ini.
Adapun usulan lain terkait SOP (Standard Operating Procedure) dalam pelaksanaan program MBG agar lebih fleksibel. Ia berharap pemerintah dapat menyesuaikan skema dan prosedur yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
Lebih lanjut, Mas Ipin mengusulkan agar pembayaran program MBG dapat dipercepat dengan menggunakan sistem kartu kredit pemerintah. Hal ini akan mempermudah pembayaran kepada vendor tanpa harus menunggu pencairan APBN atau APBD.
Usulan-usulan tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program MBG dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi yang lebih baik bagi anak-anak di daerah.***
