TULUNGAGUNG, 3detik.com – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Komitmen itu ditegaskan dalam pembukaan Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (Muspadi) Kabupaten Tulungagung yang resmi dibuka oleh Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya forum tersebut. Menurutnya, Muspadi menjadi wadah penting untuk memastikan suara perempuan, anak, dan penyandang disabilitas masuk dalam arah pembangunan daerah.
Mengusung tema “Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, forum ini diharapkan menjadi jembatan untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan.
Acara ini dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah, mulai dari Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, Ketua TP PKK, Ketua BAZNAS, hingga perwakilan organisasi masyarakat, komunitas perempuan, pemerhati anak, penyandang disabilitas, serta kalangan akademisi.
Menurut Ahmad Baharudin, pembangunan daerah tidak boleh hanya dinikmati sebagian masyarakat, tetapi harus benar-benar menyentuh semua kelompok tanpa terkecuali.
“Pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kehadiran forum ini membuktikan bahwa suara mereka sangat penting dalam menentukan arah pembangunan ke depan,” ujarnya.
Berdasarkan data kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung mencapai 1,142 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 49,91 persen merupakan perempuan.
Meski demikian, tantangan terhadap perlindungan kelompok rentan masih cukup besar. Sepanjang 2025, UPTD PPA mencatat 18 laporan pengaduan terkait perempuan. Sementara kasus kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 243 laporan di ULT PSAI dan 70 pengaduan di UPTD PPA. Selain itu, terdapat sekitar 34 ribu penyandang disabilitas di Tulungagung yang juga membutuhkan perhatian lebih.
Plt Bupati menilai selama ini saluran partisipasi pembangunan reguler belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok rentan. Akibatnya, banyak aspirasi yang belum terserap secara optimal.
Karena itu, Muspadi dihadirkan sebagai ruang strategis untuk menampung aspirasi secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi dan kebijakan yang benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Semoga musyawarah ini melahirkan kebijakan yang tepat, sehingga Tulungagung dapat menjadi daerah yang layak anak, ramah perempuan, dan inklusif bagi seluruh warga,” pungkasnya.***
