TULUNGAGUNG, 3detik.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan tidak sekadar menggunakan media sosial untuk memajang dokumentasi kegiatan. Media digital harus dimaksimalkan sebagai sarana informasi sekaligus pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin saat membuka Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Media Digital oleh OPD Kabupaten Tulungagung, Senin (14/9/2026).
Pelatihan tersebut digelar melalui Program Dosen Berkarya (DOKAR) 2026 Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya (UB) bekerja sama dengan Pemkab Tulungagung.
Plt Bupati Baharudin mengatakan, hampir seluruh OPD dan kecamatan saat ini sudah memiliki media sosial. Tantangannya adalah bagaimana kanal tersebut dikelola secara aktif, informatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Semua OPD dan kecamatan sudah memiliki media sosial. Tinggal bagaimana pemanfaatannya bisa lebih maksimal,” kata Baharudin.
Menurutnya, media digital menjadi salah satu wajah pemerintah di tengah masyarakat. Informasi mengenai program, pelayanan hingga capaian pembangunan harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah.
Baharudin juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan keluhan melalui kanal yang tersedia. Namun, kritik diharapkan menjadi masukan untuk memperbaiki pelayanan, bukan justru memicu kegaduhan.
“Kalau ada yang perlu dikritisi, silakan. Tapi mari kita gotong royong membangun Tulungagung. Kritik dan masukan harus menjadi bahan perbaikan,” tegasnya.
Ke depan, pengelolaan media digital OPD akan diarahkan untuk mendukung program dan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.
Dengan begitu, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi terkait program pemerintah, kegiatan, capaian pembangunan maupun layanan publik di masing-masing instansi.
Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UB Azizun Kurnia Ilahi, S.I.Kom., M.A., mengatakan perkembangan media digital bergerak sangat cepat. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus terus belajar dan beradaptasi.
“Media sosial berkembang luar biasa cepat. Kita tidak pernah tahu bagaimana media sosial bisa mendukung kita atau bahkan menjadi alat yang sangat penting,” ujarnya.
Azizun menilai OPD tidak cukup hanya memiliki akun media sosial. Pengelolaannya harus dilakukan secara tepat agar media digital benar-benar mampu memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Menurutnya, perubahan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena itu, kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar menjadi kunci.
“Jangan pernah berhenti belajar, karena dunia akan meninggalkan manusia yang berhenti belajar,” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, FISIP UB berharap kapasitas OPD Tulungagung dalam mengelola media digital semakin meningkat, sehingga komunikasi publik pemerintah menjadi lebih efektif, terbuka dan dekat dengan masyarakat.***
