BLITAR, 3detik.com – Pencoretan dana hibah Rp2,3 miliar untuk Pondok Pesantren Mambaul Hikam atau Majelis Ta’lim Sabilu Taubah dari RAPBD Kabupaten Blitar 2027 menuai kritik. Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Jaka Prasetya, mempertanyakan alasan dan dasar hukum pembatalan anggaran tersebut.
Jaka menilai, penghapusan hibah yang sebelumnya telah dibahas bersama legislatif dan eksekutif harus memiliki alasan serta prosedur administrasi yang jelas.
Ia juga mempertanyakan apakah pencoretan anggaran tersebut benar-benar atas permintaan tertulis dari pihak pengusul hibah.
“Pembatalan dana hibah harus ada dasar hukumnya. Misalnya, setelah diverifikasi calon penerima ternyata tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau dibatalkan hanya karena penilaian subjektif atau pro dan kontra di masyarakat, jelas kami protes,” tegas Jaka, Rabu malam (11/11/2026).
Untuk mendapatkan kejelasan, GPI mengaku telah berupaya meminta audiensi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, pertemuan belum terlaksana karena kedua pihak sedang menjalankan agenda dinas di luar daerah.
Jaka juga menolak jika penghapusan hibah tersebut hanya beralasan untuk mengalihkan anggaran ke pembangunan jalan maupun fasilitas umum. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan bantuan untuk pesantren maupun tempat ibadah merupakan kebutuhan berbeda yang sama-sama perlu diperhatikan.
Bahkan, ia meminta pemerintah menerapkan kebijakan secara adil terhadap seluruh lembaga keagamaan di Kabupaten Blitar.
“Kalau memang dibatalkan tanpa dasar hukum yang jelas, sebaiknya hibah untuk seluruh pondok atau tempat ibadah di Kabupaten Blitar dihapus semua agar adil. Pemerintah harus berpegang pada aturan, bukan sekadar tekanan di media sosial,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua TAPD Kabupaten Blitar sekaligus Sekretaris Daerah, Khusna Lindarti, membantah pencoretan hibah tersebut merupakan keputusan sepihak pemerintah daerah.
Menurut Khusna, penghentian alokasi justru berasal dari permintaan pihak pengusul hibah saat pembahasan bersama Banggar DPRD.
“Tidak benar bila TAPD yang membatalkan hibah. Yang benar atas permintaan pengusul hibah untuk dipending,” jelas Khusna melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, kepastian tidak dilanjutkannya hibah Rp2,3 miliar tersebut disampaikan dalam pembahasan Ranperda APBD 2027 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blitar, Senin (9/11/2026).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, membenarkan anggaran untuk Sabilu Taubah tidak lagi dimasukkan dalam rancangan APBD 2027 yang dijadwalkan disahkan sebelum 30 November 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDI Perjuangan, Aryo Nugroho, menyebut anggaran Rp2,3 miliar tersebut berpeluang dialihkan untuk program lain yang dinilai lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
Perbedaan penjelasan mengenai alasan penghentian hibah ini pun menjadi sorotan. Kejelasan proses pengusulan hingga pembatalan anggaran masih menjadi hal yang dipertanyakan GPI,” ucapnya. (Min)
