Scroll untuk baca artikel
Trenggalek

Jalan Ngares–Sengon Rusak Parah, DPRD Trenggalek Soroti Tanggung Jawab Penambang

×

Jalan Ngares–Sengon Rusak Parah, DPRD Trenggalek Soroti Tanggung Jawab Penambang

Share this article
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Arik, menilai Kerusakan jalan di jalur Ngares–Sengon
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Arik, menilai Kerusakan jalan di jalur Ngares–Sengon

TRENGGALEK, 3detik.com – Kerusakan jalan di jalur Ngares–Sengon kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Arik, menilai kerusakan infrastruktur tersebut diduga dipicu aktivitas kendaraan bertonase besar dari kawasan penambangan.

Persoalan itu mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Forum Masyarakat Trenggalek Bergerak bersama Komisi III DPRD Trenggalek, Jumat (22/5/2026). Warga mempertanyakan kejelasan tanggung jawab pihak penambang terhadap kondisi jalan yang rusak selama bertahun-tahun.

“Yang dipersoalkan warga bukan hanya jalannya rusak, tetapi juga soal tanggung jawab pihak penambangan. Karena sampai sekarang perizinannya juga disebut belum lengkap,” ujar Arik usai rapat.

Menurut politisi Golkar tersebut, masyarakat sudah terlalu lama menerima janji perbaikan tanpa adanya langkah nyata di lapangan. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek, segera merealisasikan penanganan jalan dan tidak sekadar memberikan paparan rencana.

“Tadi PUPR memang sudah menyampaikan penjelasan dan rencana penanganan. Tapi masyarakat tentu berharap ini bukan sekadar janji manis tanpa tindakan nyata,” tegasnya.

Arik menyebut persoalan jalan Ngares–Sengon nantinya akan masuk dalam evaluasi anggaran pemerintah daerah, baik melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 maupun anggaran tahun 2027.

“Ini akan dievaluasi di 2026 PAK atau di anggaran 2027,” katanya.

Ia juga menyayangkan ketidakhadiran pihak penambang dalam agenda rapat dengar pendapat tersebut. Meski begitu, dirinya memastikan akan terus mengawal persoalan kerusakan jalan hingga ada penyelesaian yang jelas.

“Saya akan tetap mengawal persoalan ini, sebab daerah ini wilayah dan dapil saya. Sudah bertahun-tahun masyarakat mengeluhkan kondisi ini. Kita lihat nanti bagaimana langkah PUPR, dan sekali lagi jangan hanya memberi janji manis,” pungkasnya.***