TRENGGALEK, 3detik.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat melalui layanan kesehatan mata gratis bagi warga Kecamatan Kampak dan Suruh, Senin (11/5/2026).
Program sosial yang telah rutin digelar setiap tahun itu menjadi bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan layanan medis namun terkendala biaya. Dalam pelaksanaannya, TP PKK Trenggalek bekerja sama dengan Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, dan PT JET.
Novita menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen TP PKK dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 10 Program Pokok PKK.
“Tim Penggerak PKK terus melangkah untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Karena kami sadar, peran kami adalah sebagai ibu bagi masyarakat. Kesejahteraan, perlindungan, hingga kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur itu juga menegaskan bahwa program layanan kesehatan mata gratis akan terus dilanjutkan secara berkelanjutan.
“Kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek konsisten menunjukkan komitmen bahwa program ini sudah berjalan dari tahun ke tahun dan akan terus berlanjut,” imbuhnya.
Selain pelayanan kesehatan mata, Novita juga menyoroti persoalan banyaknya kartu BPJS PBI yang dinonaktifkan. Meski dirinya berada di Komisi VII DPR RI dan tidak membidangi langsung sektor kesehatan, ia mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut.
Menurutnya, persoalan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang sama pentingnya dengan kebutuhan pangan. Ia berharap pemerintah pusat lebih serius memperhatikan akses layanan kesehatan masyarakat kecil.
“Ketika program kesehatan tidak lagi menjadi prioritas, dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Bahkan warga yang sudah memiliki KIS terkadang masih kesulitan mendapatkan penanganan cepat di rumah sakit,” jelasnya.
Novita juga mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI, agar memperbaiki kebijakan layanan kesehatan supaya lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat akar rumput.
“Pemerintah harus benar-benar mendengar persoalan masyarakat kecil dan memastikan layanan kesehatan bisa diakses dengan mudah oleh semua kalangan,” pungkasnya.***
