TULUNGAGUNG, 3detik.com – Persoalan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga penguatan ekonomi pelaku UMKM menjadi sejumlah aspirasi yang diserap anggota DPRD Tulungagung dari Fraksi PKB, Arif Zainudin, saat melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 6.
Arif mengatakan, banyak kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Mulai dari pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, bantuan untuk lembaga sosial dan keagamaan, hingga persoalan pelayanan kesehatan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketepatan data penerima KIS PBI. Ia meminta Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Tulungagung segera melakukan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat, termasuk pengelompokan desil ekonomi.
Menurutnya, pembaruan data sangat penting agar bantuan jaminan kesehatan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Jangan sampai warga kurang mampu justru kehilangan akses layanan kesehatan akibat data administrasi yang tidak sesuai atau belum diperbarui.
Selain persoalan kesehatan, Arif juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pelatihan usaha, pendampingan legalitas produk, serta pemasaran digital bagi pelaku UMKM.
Pemberdayaan perempuan turut menjadi perhatian. Aspirasi yang dihimpun di antaranya pelatihan pengolahan pangan dan pengelolaan keuangan keluarga untuk meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga.
Di bidang sosial dan keagamaan, masyarakat berharap adanya dukungan sarana dan prasarana bagi lembaga keagamaan, lembaga sosial, serta pelestarian seni dan budaya lokal.
Arif juga menekankan pentingnya penguatan struktur PKB hingga tingkat PAC dan ranting. Menurutnya, pengurus di tingkat bawah harus aktif menyerap aspirasi sekaligus mendampingi masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan.
Ia berharap seluruh aspirasi hasil reses tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Reses bukan sekadar menampung aspirasi, tetapi bagaimana kebutuhan masyarakat bisa diperjuangkan agar mendapat tindak lanjut melalui kebijakan dan penganggaran daerah,” menjadi penekanan dalam upaya pengawalan aspirasi tersebut.
Melalui hasil reses ini, Arif berharap persoalan masyarakat, terutama akses jaminan kesehatan dan penguatan ekonomi, mendapat perhatian serius sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata,” ujarnya.***
