TULUNGAGUNG, 3detik.com – Pemerintah desa di Kabupaten Tulungagung diminta tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Pesan tegas itu disampaikan Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (28/10/2026).
Ahmad Baharudin menegaskan, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Anggaran yang bersumber dari APB Desa harus digunakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk memenuhi target administrasi.
Menurutnya, workshop tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran selama 2026, sekaligus mengidentifikasi capaian, kendala, dan persoalan yang perlu segera diperbaiki.
“Melalui kegiatan ini, kita diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai capaian, kendala, permasalahan, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta laporan pertanggungjawaban yang transparan. Pengawasan harus diperkuat agar kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan anggaran dapat dicegah sejak dini.
Kepala desa dan perangkatnya juga diminta meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas dalam menjalankan pemerintahan. Jika menghadapi kendala teknis atau kesulitan memahami aturan, mereka diimbau segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan pembangunan. Dengan demikian, program yang dibiayai anggaran desa benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Pemkab Tulungagung berharap workshop ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa.
Keberhasilan pengelolaan anggaran, lanjutnya, tidak cukup diukur dari besarnya dana yang terserap atau lengkapnya laporan administrasi. Hasil pembangunan harus terlihat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi desa, dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, perwakilan DPMD dan DJPB Provinsi Jawa Timur, Kepala DPMD Tulungagung Agus Kuncoro, jajaran kepala OPD terkait, camat se-Kabupaten Tulungagung, kepala desa peserta workshop, serta para narasumber,” ungkapnya.***
