Scroll untuk baca artikel
Blitar

Komisi IV DPRD Blitar Sidak Shelter Sosial dan Perusahaan, Soroti Kesejahteraan Pekerja hingga Disabilitas

×

Komisi IV DPRD Blitar Sidak Shelter Sosial dan Perusahaan, Soroti Kesejahteraan Pekerja hingga Disabilitas

Share this article
Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar melakukan kunjungan kerja dalam daerah

BLITAR, 3detik.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar melakukan kunjungan kerja dalam daerah pada Rabu (8/4/2026) sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, khususnya di sektor sosial dan ketenagakerjaan.

Kegiatan diawali dengan peninjauan langsung ke shelter milik Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Dalam agenda tersebut, anggota dewan mengevaluasi kelayakan fasilitas serta kesesuaiannya dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

Usai dari sektor sosial, rombongan melanjutkan agenda ke bidang ketenagakerjaan dengan berkoordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Komisi IV meninjau langsung salah satu perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta pelaksanaan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, dewan juga menggali berbagai kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.

Tak hanya itu, Komisi IV turut menyoroti pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal, termasuk penyandang disabilitas. DPRD juga menilai keberadaan perusahaan harus memberikan dampak positif, baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan tersebut, kehadiran jajaran eksekutif seperti Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Tenaga Kerja diharapkan mampu memperkuat sinergi serta memberikan informasi yang komprehensif kepada legislatif.

Melalui kunjungan ini, DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, dewan memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.***