Skandal Kredit Fiktif Ratusan Miliar Lebih, Komisi C DPRD Jatim: Ganti Seluruh Direksi dan Komisaris Bank Jatim

SURABAYA, 3detik.com – Secara tegas anggota legislatif DPRD Provinsi Jatim merekomendasikan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Bukan tanpa alasan, ini digelar Komisi C DPRD Provinsi Jatim untuk mengganti seluruh jajaran direksi dan komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).

Langkah tersebut menyusul terbongkarnya skandal kasus kredit fiktif serta transaksi mencurigakan melalui BI Fast Bank Jatim Cabang Jakarta yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 569,4 miliar.

Menurut anggota Komisi C DPRD Provinsi Jatim Hartono terkait persoalan itu merupakan pukulan bagi masyarakat Jatim. Apalagi nilainya kerugian jauh melampaui dividen yang selama ini disetorkan Bank Jatim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

“Meskipun kejadian di Jakarta, setidaknya pihak pimpinan pusat Bank Jatim harus bertanggung jawab,” tegas Hartono, Politisi Partai Gerindra.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jatim, Adam Rusydi menyampaikan rekomendasi RUPS-LB kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban penuh dari manajemen Bank Jatim.

“Kita mendorong agar RUPS-LB dapat dilaksanakan bulan April ini. Sebelum agenda RUPS-LB tahunan reguler digelar bulan Mei mendatang,” ujarnya.

Legislator Partai Golkar juga menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam proses rekrutmen jajaran pimpinan Bank Jatim ke depannya. Proses inilah harus secara transparan, akuntabel, dan memberi kesempatan kepada pegawai internal yang berkompeten.

“Rekrutmen harus memberi ruang bagi pegawai internal Bank Jatim berprestasi. Jangan sampai hanya di isi (jabat) pihak luar tanpa rekam jejak yang jelas,” pesan Adam Rusydi.

Lebih lanjut Abdullah Abu Bakar Politikus Fraksi PAN menyatakan bahwa langkah pergantian total tersebut penting agar pertanggungjawaban dilakukan sebelum masa tugas manajemen saat ini berakhir.

“Jadi, tujuannya mereka bertanggung jawab penuh sebelum masa tugas berakhir,” katanya Mas Abu, Eks Wali Kota Kediri.

Pihaknya memastikan Komisi C DPRD Provinsi Jatim telah melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut dengan mengundang manajemen Bank Jatim dan OJK.

Tak hanya itu, DPRD Provinsi Jatim mengapresiasi peran aktif aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus ini hingga berharap penyelidikan dapat berjalan secara tuntas dan terbuka.

Komisi C DPRD Provinsi Jatim juga menilai pembenahan menyeluruh di tubuh Bank Jatim mutlak diperlukan guna menjaga kepercayaan publik, terlebih selama ini Bank Jatim cukup dikenal BUMD tumbuh positif. [tim]