BLITAR, 3detik.com – Pemerintah Kabupaten Blitar mulai menindaklanjuti berbagai catatan strategis dari DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Isu-isu yang menjadi sorotan meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penanganan kemiskinan dan pengangguran.
Bupati Blitar, Rijanto, memimpin langsung rapat staf yang digelar di Ruang Candi Simping, Kantor Bupati Blitar, Kamis (2/4/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran staf ahli, asisten daerah, serta kepala perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus merespons secara cepat dan tepat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik di tengah berbagai penyesuaian kebijakan.
Salah satu poin yang disorot adalah rencana penerapan skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA). Kebijakan tersebut, menurutnya, masih akan dikaji lebih lanjut dengan mengacu pada regulasi pemerintah pusat.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Sektor kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya harus tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga mendorong efisiensi operasional di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pengurangan penggunaan kendaraan dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas sekaligus menekan pemborosan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar waspada terhadap dinamika global, khususnya kondisi geopolitik yang berpotensi berdampak pada stabilitas ekonomi daerah. Untuk itu, sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah perlu terus diperkuat.
Bupati menegaskan bahwa peningkatan investasi, optimalisasi PAD, serta perbaikan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas bersama dalam mendorong pembangunan daerah.
Melalui forum ini, Pemkab Blitar berharap seluruh perangkat daerah mampu mengakomodasi masukan dari DPRD secara konstruktif, sekaligus memperkuat kinerja guna mewujudkan Kabupaten Blitar yang lebih maju dan berdaya saing,” pesannya.***
