JAKARTA, 3detik.com – Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa gubernur memiliki posisi strategis sebagai instrumen kelembagaan pembangunan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, pelaksanaan program di tingkat provinsi harus sinkron dan searah dengan rencana besar pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Yuddy pada Senin (5/1/2026). Menurutnya, keterpaduan kebijakan dan garis komando yang jelas dari pusat menjadi prasyarat utama agar agenda pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Untuk mengeksekusi program nasional secara optimal, diperlukan kepemimpinan gubernur yang memiliki kemampuan manajerial birokrasi, kepemimpinan yang tangguh, serta keselarasan visi dengan Presiden,” ujar Prof Yuddy.
Ia menjelaskan, secara fungsional gubernur berperan sebagai pembantu Presiden setingkat menteri di wilayahnya. Selain mengakselerasi pembangunan nasional, gubernur juga bertugas mengoordinasikan kepala daerah kabupaten/kota agar kebijakan pusat dapat diterjemahkan secara konsisten di daerah.
Dalam konteks tersebut, Prof Yuddy memandang mekanisme penunjukan atau pemilihan gubernur oleh Presiden dengan persetujuan DPRD provinsi sebagai opsi yang relevan. Skema ini, menurutnya, dapat memberikan dukungan moral yang kuat sekaligus menghadirkan fungsi check and balances terhadap calon gubernur yang diajukan Presiden.
“Persetujuan DPRD menjadi penanda bahwa calon gubernur tersebut dapat diterima di wilayahnya dan memiliki legitimasi politik yang memadai,” jelas Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Ia menambahkan, idealnya calon gubernur yang diajukan merupakan putra daerah yang memiliki rekam jejak ketokohan, integritas, serta dikenal luas oleh masyarakat setempat. Hal itu dinilai penting untuk memastikan kepemimpinan yang efektif sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan publik di daerah.***
