TRENGGALEK, 3detik.com – Rencana penggunaan dana pinjaman daerah Rp11,5 miliar untuk pengembangan sejumlah destinasi wisata di Trenggalek menuai sorotan DPRD. Komisi II meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) mengkaji ulang anggaran agar tidak membebani daerah tanpa hasil yang sepadan.
Sorotan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, dalam rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra terkait rencana APBD 2027 di Aula Banmus DPRD, Senin (19/10/2026).
Mugianto menilai, penggunaan dana pinjaman harus dihitung secara cermat, termasuk potensi pendapatan dan waktu pengembalian modal. Pasalnya, pinjaman daerah juga memiliki beban bunga.
Ia menyoroti rencana anggaran Rp5 miliar untuk pengembangan Goa Lowo. Menurutnya, alokasi tersebut perlu dikaji kembali dari sisi potensi bisnis dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Karena ini dana pinjaman, wajar kalau kita bertanya kapan balik modalnya,” tegas Mugianto.
Politisi Partai Demokrat itu menyarankan agar anggaran lebih difokuskan pada destinasi yang sudah terbukti menghasilkan pendapatan, seperti Karanggongso dan Pantai Pasir Putih. Kedua kawasan tersebut dinilai masih bisa dikembangkan melalui inovasi tanpa harus mengandalkan pembangunan besar-besaran.
Selain Goa Lowo, Mugianto juga menyoroti anggaran Rp1,7 miliar untuk Hutan Kota (HUKO). Ia menilai kontribusi destinasi tersebut terhadap PAD belum terlihat maksimal berdasarkan paparan Disparbud dalam rapat.
Karena itu, ia meminta rencana anggaran untuk destinasi yang belum menunjukkan potensi keuntungan agar ditinjau ulang dan dipertimbangkan untuk ditunda.
“Kalau memang secara potensi tidak menguntungkan, buat apa harus kita poles atau kita bangun terus?” ujarnya.
Mugianto menegaskan, suntikan dana pinjaman seharusnya diikuti peningkatan pendapatan sektor pariwisata. Ia berharap PAD dari sektor tersebut bisa tumbuh signifikan jika anggaran diarahkan ke destinasi yang tepat.
Bahkan, ia optimistis pendapatan dapat meningkat sekitar 30 hingga 40 persen apabila dana tersebut digunakan secara efektif untuk mengembangkan objek wisata potensial.
“Anggaran harus tepat sasaran. Kita perlu mendorong destinasi yang benar-benar bisa mendongkrak pendapatan daerah,” pungkasnya.***
