Scroll untuk baca artikel
Trenggalek

Perempuan Sarinah Diluncurkan, Trenggalek Perkuat Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi

×

Perempuan Sarinah Diluncurkan, Trenggalek Perkuat Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi

Share this article
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek yang juga Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini, SE., ME., melakukan Soft Launching Program Perempuan Sarinah

TRENGGALEK, 3detik.com – Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus memperkuat komitmennya dalam penanganan sampah terpadu dan berkelanjutan. Setelah peluncuran aplikasi Sangu Sampah oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, kini Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek yang juga Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini, SE., ME., melakukan Soft Launching Program Perempuan Sarinah (Selesaikan Sampah Organik dan Limbah) di Kelompok Wanita Tani (KWT) Maju Bersama, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Minggu (21/12/2025).

Program Perempuan Sarinah difokuskan pada pengelolaan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik cair dan padat yang dilaksanakan oleh KWT. Sementara itu, sampah anorganik dikelola melalui program Sangu Sampah dengan melibatkan pelajar, sampah elektronik ditangani relawan Sepeda Keren, dan minyak jelantah dikelola oleh PKK.

“Semua sampah sudah diklasifikasikan sesuai pengelolanya agar tidak saling berebut, sekaligus memiliki nilai ekonomi,” ujar Novita Hardini. Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan petani.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, Imam Nur Hadi, menyebut pengolahan sampah organik memiliki potensi besar untuk mendukung ketersediaan pupuk bagi petani. Pupuk hasil olahan KWT nantinya dapat dimanfaatkan secara gratis, dengan kontribusi sukarela demi keberlanjutan program.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemkab Trenggalek menargetkan pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu mendorong kemandirian dan ekonomi kerakyatan.***