TRENGGALEK, 3detik.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat bersama sejumlah OPD mitra kerja, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek mendorong penanaman nilai-nilai nasionalisme kepada peserta didik sejak usia dini.
Dalam agenda rapat disampaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026 yang digelar bersama sejumlah OPD mitra kerja, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarudin, menekankan bahwa semangat cinta tanah air perlu ditanamkan melalui langkah konkret di lingkungan sekolah. Salah satu upaya yang diusulkan adalah pemutaran lagu kebangsaan setiap pagi sebelum kegiatan belajar.
“Untuk menanamkan semangat cinta tanah air sejak dini, kami mendorong agar setiap sekolah wajib memutar lagu kebangsaan sebelum kegiatan belajar dimulai,” ujar Sukarudin.
Tak hanya itu, Komisi IV juga mendorong sekolah, terutama di jenjang SMP negeri dan swasta, untuk memiliki grup paduan suara yang aktif menyanyikan lagu-lagu kebangsaan sebagai bentuk pembentukan karakter dan rasa cinta terhadap negara.
“Di setiap sekolah, terutama di SMP negeri maupun swasta, ini mesti punya grup paduan suara untuk lagu-lagu kebangsaan,” tambahnya.
Selain nasionalisme, Komisi IV juga memberi perhatian pada sektor pendidikan anak usia dini (PAUD). Saat ini, insentif bagi tenaga pendidik PAUD dan TK masih berkisar Rp500.000 per bulan. Komisi IV mendorong agar nilai tersebut ditingkatkan menjadi minimal Rp600.000 per bulan demi menunjang kesejahteraan dan kualitas pengajaran.
“PAUD merupakan pondasi awal mencetak generasi unggul. Maka sudah seharusnya kesejahteraan pendidiknya diperhatikan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana penegerian empat TK milik yayasan. Namun, Komisi IV mencermati adanya kendala terkait status tenaga pendidik yang berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY). Jika sekolah dinegerikan, maka perlu solusi agar GTY tetap memiliki peran.
“Kalau sekolahnya dinegerikan, otomatis mengikuti aturan tenaga pendidik negeri. Maka nasib GTY ini perlu kita pikirkan bersama agar tidak ada yang dirugikan,” jelas Sukarudin.
Isu lain yang tak luput dari perhatian adalah minimnya guru Bahasa Jawa di sekolah-sekolah. Komisi IV mendorong adanya workshop khusus bagi para guru yang akan mengampu mata pelajaran tersebut, demi menjaga kelestarian budaya dan bahasa daerah.
“Kita minta untuk mengadakan workshop para guru kita untuk megang mapel Bahasa Jawa. Karena ketika kita tanya, ternyata tidak semua lembaga pendidikan memiliki guru Bahasa Jawa,” katanya.
Sebagai penutup, Sukarudin menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini. Ia mengibaratkan pendidikan anak seperti menanam bibit unggul.
“Jangan lupa, kalau bibit unggul jarang diserang hama. Artinya, jika kita siapkan pendidikan sejak usia dini dengan baik, maka kita sedang mempersiapkan generasi emas Trenggalek di masa depan,” ungkapnya.***
