Ketua KI Jatim Jalin Kolaborasi dengan PWI dan SMSI, Perkuat Transparansi Informasi Publik

SURABAYA, 3detik.com – Sehari setelah penyegaran internal melalui pleno komisioner pada Rabu (3/12), Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, langsung tancap gas membangun jejaring strategis. Pada Kamis (4/12), ia memulai rangkaian kunjungan dengan menyambangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur untuk menjajaki kolaborasi penguatan keterbukaan informasi publik.

Amin menyebut kolaborasi pentahelix menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. “Insya Allah komunikasi dan kolaborasi pentahelix akan terus kita intensifkan. Pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat harus bergerak bersama memajukan Jawa Timur,” ujarnya.

Kehadiran Amin disambut langsung oleh Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, serta Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jatim, Sokip. Ia menegaskan bahwa KI Jatim tidak bisa bekerja sendirian dalam mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karenanya, dukungan insan pers menjadi elemen penting dalam memperkuat ekosistem keterbukaan informasi.

Lutfil Hakim mengapresiasi langkah cepat Amin dalam membangun komunikasi lintas sektor. Menurutnya, pers merupakan pilar demokrasi sekaligus mitra strategis dalam memastikan hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi. “Selamat dan sukses untuk Pak Amin. Kami menyambut baik penjajakan kolaborasi ini. Pers dan keterbukaan informasi adalah fondasi penting demokrasi,” ujarnya.

Pada hari yang sama, Amin juga melakukan silaturahmi dengan Ketua SMSI Jatim, Sokip. Pertemuan tersebut mendapat sambutan positif dan menguatkan komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat, inklusif, serta tangguh menghadapi tantangan disrupsi informasi di era digital.

Sokip menegaskan bahwa insan pers memiliki peran signifikan dalam menjembatani lembaga publik dengan masyarakat. “Penguatan sinergisitas ini penting untuk meningkatkan literasi keterbukaan informasi sekaligus mendorong budaya transparansi di lingkungan badan publik,” katanya.

Ke depan, KI Jatim menyiapkan sejumlah program kolaboratif, mulai dari pelatihan keterbukaan informasi, asistensi badan publik hingga tingkat desa, hingga diseminasi edukatif kepada masyarakat. “Target kita jelas, memastikan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan untuk memperkuat kepercayaan publik menuju kesejahteraan rakyat,” pungkas Amin.***