BLITAR, 3detik.com – Keputusan Bupati Blitar menunjuk delapan kepala dinas (Kadis) baru memunculkan kecemasan dari pihak legislatif. DPRD Kabupaten Blitar menilai pergantian pejabat eselon II secara serentak berpotensi menghambat serapan anggaran APBD 2025 yang saat ini sudah berjalan, sehingga dapat berdampak langsung pada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, menyampaikan kekhawatiran tersebut. Ia berharap rotasi besar-besaran di tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak justru menjadi penghambat proses pembangunan yang sedang berlangsung.
“Saya berharap penetapan kepala dinas eselon dua ini tidak mengganggu jalannya pembangunan di Kabupaten Blitar, baik secara khusus maupun umum. Jangan sampai mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).
Rifa’i menilai pergantian delapan pimpinan OPD di saat tahun anggaran tersisa kurang dari satu setengah bulan berisiko memperlambat penyerapan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Menurutnya, adaptasi yang diperlukan para pejabat baru sangat mungkin memakan waktu, sehingga justru menghadirkan persoalan baru.
“Karena beda kepemimpinan, saya khawatir penyerapan anggaran APBD 2025 semakin tersendat. Pada akhirnya, masyarakat yang paling dirugikan,” tegasnya.
Lambatnya realisasi anggaran dinilai akan berdampak langsung pada tertundanya program pembangunan di lapangan. Untuk itu, DPRD menyampaikan pesan tegas kepada seluruh kepala dinas baru agar segera melakukan konsolidasi dan memperkuat koordinasi lintas instansi.
Rifa’i menekankan bahwa sinergi antara OPD menjadi kunci utama, termasuk kerja sama dengan lembaga legislatif agar percepatan pembangunan tetap dapat dirasakan masyarakat.
“Harapan kami, para pimpinan OPD yang baru bisa langsung bekerja, bersinergi dengan OPD lain dan dengan dewan. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Blitar dapat berjalan aman, nyaman, dan memberi manfaat,” pungkasnya.
Kini, kecepatan para kepala dinas dalam beradaptasi dan berkoordinasi menjadi faktor penentu agar serapan APBD 2025 tidak macet dan Blitar terhindar dari krisis pembangunan. ***
