TRENGGALEK, 3detik.com – Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan yang berlangsung di aula Gedung DPRD Trenggalek itu dihadiri oleh perwakilan dari Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudi Anto, menegaskan bahwa efisiensi dan efektivitas kinerja OPD harus menjadi perhatian utama menjelang tahun anggaran baru. Ia menyebut, meski pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan anggaran, kinerja pelayanan publik tidak boleh menurun.
“Pemerintah daerah perlu menjaga kinerja tetap maksimal meskipun anggaran terbatas. Namun demikian, prinsip efisiensi tetap harus dijalankan sesuai ketentuan,” ujar Wahyudi seusai rapat kerja tersebut.
Wahyudi menjelaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun penuh tantangan, terutama bagi sektor pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Dinas PUPR menjadi salah satu instansi yang terdampak pemangkasan cukup signifikan, dengan total alokasi anggaran hanya sekitar Rp87 miliar. Untuk memperkuat kapasitas pembiayaan, pemerintah daerah berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp40 miliar.
“Dinas PUPR tadi menyampaikan mereka hanya mengelola sekitar Rp87 miliar. Harapannya, tambahan Rp40 miliar dari pinjaman daerah bisa segera direalisasikan tahun depan,” jelas politisi dari PDI Perjuangan itu.
Keterbatasan anggaran tersebut menjadi ironi tersendiri, sebab kebutuhan pembangunan infrastruktur di Trenggalek justru terus meningkat. Berdasarkan data terbaru, kondisi jalan mantap di wilayah itu kini hanya mencapai sekitar 66,8 persen dan berpotensi menurun akibat faktor cuaca ekstrem. Kerusakan jalan bahkan dilaporkan merata di sejumlah kecamatan, sementara dana tanggap darurat sangat terbatas.
“Kerusakan jalan makin meluas, tapi anggaran emergency minim. Maka, perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh,” tambah Wahyudi. Ia menutup dengan menekankan pentingnya perencanaan matang, mengingat total panjang jalan milik daerah mencapai sekitar 850 kilometer. “Dengan keterbatasan anggaran, semua pihak harus bekerja lebih cermat, efisien, dan memprioritaskan kebutuhan paling mendesak,” pungkasnya.***
