TULUNGAGUNG, 3detik.com – Hubungan panas antara Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung kembali menyeruak ke permukaan.
Aroma disharmoni kian terasa setelah Wakil Bupati Ahmad Baharudin secara terbuka mengungkapkan dirinya tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis pemerintahan.
Isu ini memantik perhatian publik karena sang Wakil Bupati menyebut, sejak awal masa jabatan, ia tak diajak bicara terkait penyusunan anggaran maupun rotasi-mutasi pejabat.
Seluruh keputusan strategis, menurutnya, diambil sepihak oleh Bupati.
“Pengisian jabatan, rolling jabatan, sampai penunjukan Plt Kepala Dinas, semuanya diputuskan tanpa melibatkan saya. Dari sisi aturan memang tidak salah, tapi secara etika dan moral politik, mestinya Wakil Bupati tidak hanya dijadikan pelengkap,” ujar Ahmad Baharudin dalam wawancara.
Pernyataan itu seolah menegaskan adanya keretakan di tubuh pimpinan daerah. Padahal, masyarakat berharap pasangan kepala daerah bisa berjalan beriringan.
Tokoh masyarakat Tulungagung pun angkat bicara. “Seharusnya bupati dan wakil bupati duduk bersama, saling koordinasi, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Baharudin mengingatkan bahwa jabatan bupati dan wakil bupati adalah pasangan politik yang dipilih rakyat. “Di KPU, kami maju bersama. Jadi yang dipilih itu pasangan, bukan perorangan,” ujarnya menekankan.
Meski kerap dipinggirkan, ia mengaku tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan. Monitoring, pembinaan ASN, hingga pengawasan APBD tetap ia lakukan agar masyarakat merasakan kehadiran wakil bupati.
Namun, saat disinggung soal disharmoni dengan sang bupati, Baharudin memilih kalimat hati-hati. “Apakah hubungan ini harmonis atau tidak, biarlah masyarakat yang menilai. Saya hanya menyampaikan fakta yang saya alami,” katanya tegas.
Di ujung pernyataannya, ia menegaskan tekad untuk terus bekerja demi masyarakat Tulungagung.
“Jabatan ini bukan soal siapa yang berkuasa, melainkan siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.***
