TRENGGALEK, 3detik.com – DPRD Trenggalek menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi kelompok rentan agar terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.
Peran legislatif dinilai penting, tidak hanya dalam fungsi pengawasan dan penganggaran, tetapi juga sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Melalui pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), DPRD memastikan setiap usulan warga memiliki peluang masuk dalam prioritas pembangunan.
Hal itu disampaikan Doding Rahmadi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Trenggalek, saat menghadiri forum Musrena Keren 2026, Kamis (26/2/2026). Ia menilai forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Menurutnya, kehadiran DPRD dalam forum partisipatif penting untuk mempercepat sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif, sehingga proses pembahasan RKPD di DPRD bisa berjalan lebih efektif.
Dalam Musrena Keren 2026, tercatat 114 usulan dari kelompok perempuan tingkat kecamatan telah dihimpun. Usulan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dibahas dalam mekanisme RKPD.
DPRD bersama OPD berkomitmen setidaknya dua usulan dari setiap kecamatan dapat diakomodasi melalui skema pembiayaan daerah. Langkah ini diharapkan memperkuat demokrasi partisipatif dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif di Kabupaten Trenggalek,” ungkapnya.***
