TULUNGAGUNG, 3detik.com – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dengan total belanja daerah mencapai Rp3,219 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Rabu (18/11/2026).
Rapat paripurna yang digelar di Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung itu dipimpin Ketua DPRD Marsono, S.Sos., dan dihadiri Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, jajaran anggota DPRD, Sekda, kepala OPD, camat serta undangan lainnya.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,932 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp3,219 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp286,86 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama. Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan nihil, sehingga SiLPA tahun anggaran berjalan diproyeksikan sebesar Rp0.
Plt Bupati Ahmad Baharudin mengatakan, arah pembangunan Tulungagung pada 2027 mengusung tema “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.”
Tema tersebut diterjemahkan dalam delapan prioritas pembangunan. Di antaranya peningkatan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor ekonomi unggulan, serta penguatan industri berbasis sumber daya lokal.
Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya lokal.
Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar), atas kerja sama selama proses pembahasan APBD 2027.
Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi pijakan untuk menjalankan program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif juga dinilai penting agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai aturan dan prioritas pembangunan.
Dalam paripurna yang sama, DPRD juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tulungagung Tahun 2027.
Ketua DPRD Marsono menegaskan, pembentukan peraturan daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan skala prioritas. Menurutnya, pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga membutuhkan regulasi yang kuat dan tepat.
Keselarasan antara program pembangunan, regulasi dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pembangunan Tulungagung berjalan terarah, efektif, transparan dan akuntabel.***












