TULUNGAGUNG, 3detik.com – Seratusan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Gayatri menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung, yang menyita perhatian publik serta aparat keamanan, Senin (6/10/2025).

Massa yang membakar ban bekas ditengah jalan dan membawa sound system horeg untuk menyuarakan tuntutan mereka. Spanduk dan poster bertuliskan kritik terhadap pemerintah daerah turut mewarnai jalannya demonstrasi.

Totok Cakra dalam orasinya, menyoroti dugaan ketidakterbukaan anggaran di Dinas Pendidikan. Ia menyebut anggaran dari berbagai sumber seperti BOS, BPOPD, DAU, hingga APE yang tidak dikelola secara transparan.

Totok juga menilai jika pengelolaan anggaran dilakukan secara jujur dan terbuka, maka rakyat tidak akan turun ke jalan.

Ia juga mempertanyakan keberadaan kepala dinas yang dianggap bermasalah namun tetap dipertahankan oleh Bupati.

“Kenapa juga Bupati tetap mempertahankan kepala dinas itu kalau mereka gagal menunjukkan kinerja yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Orator lainnya, Ahmad Dardiri, menekankan persoalan tambang ilegal yang kian marak di Tulungagung.

Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Tulungagung, untuk menjelaskan sejauh mana penanganan kasus tambang ilegal yang terjadi bulan ini.

Ia juga menyoroti terkait HGU di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggung Gunung. Menurutnya, pemerintah harusnya lebih mendengar suara rakyat dan bukan malah membela ologarki.

“Kami datang bukan untuk membuat kerusuhan. Ini adalah bentuk kegelisahan masyarakat yang sudah lama menunggu tindakan nyata. Kami ingin Bupati dan Ketua DPRD bertindak hadir ditengah kepentingan masyarakat” ujar Dardiri dalam orasinya.

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyatakan pihaknya terbuka terhadap aspirasi masyarakat selama disampaikan secara tertib. Sebagai bupati harus Ia menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku.

Terkait persoalan tanah di kawasan Ngepoh, Bupati menjelaskan bahwa dalam penyelidikannya, sertifikat lahan tersebut berstatus HGU dan proses perizinan OSS dinyatakan atas nama itu. Sehingga Ia mempersilakan pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum.

“Terkait jalan rusak, Pemkab Tulungagung telah memulai perbaikan diberbagai wilayah. Tentu prioritas kerusakan juga menjadi pertimbangan mana yang perlu didahulukan,” ungkapnya.

Meski aksi berlangsung dengan tensi tinggi, aparat kepolisian terlihat sigap mengawal jalannya demonstrasi. Situasi tetap kondusif hingga massa membubarkan diri secara tertib.***