TRENGGALEK, 3detik.com – DPRD Trenggalek menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan yang mengeluhkan dampak banjir yang menerjang pemukiman warga Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek. Banjir tersebut diduga dipicu oleh air kiriman dari kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Calon Bendungan Bagong.
Audiensi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, bersama unsur pimpinan dan anggota Komisi III DPRD, serta dihadiri oleh perwakilan proyek Bendungan Bagong, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor, dan Balai Besar Wilayah Brantas (BBWS), Selasa (26/11/2024).
“Jadi hari ini kami menerima audiensi dari masyarakat peduli lingkungan terkait bencana banjir yang terjadi beberapa hari lalu di Desa Ngares. Setelah ditelusuri, ternyata banjir itu disebabkan oleh pendangkalan sungai akibat tumpukan material dari proyek pembangunan Bendungan Bagong,” ujar Doding Rahmadi.
Dalam audiensi tersebut, Doding Rahmadi memaparkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait pembangunan Bendungan Bagong yang merugikan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah penumpukan material (disposal) dari proses pembangunan yang terbawa aliran sungai sehingga mengakibatkan banjir di pemukiman warga.
“Material-material tersebut menyebabkan pendangkalan sungai, dan dampak paling parah terjadi di Sungai Temon. Sehingga sungai meluap dan membanjiri rumah warga,” ungkap Doding.
Keresahan warga Desa Ngares ini bermula sejak dimulainya pembangunan Bendungan Bagong pada tahun 2022. Warga mengungkapkan bahwa material tanah dan batu dari hulu pembangunan Bendungan Bagong terbawa oleh aliran sungai, mengakibatkan pengendapan di beberapa titik sungai, termasuk Sungai Temon.
“Material-material tersebut masuk ke sungai dan membuat sungai semakin dangkal. Bahkan, yang paling parah adalah Sungai Temon, yang dulu memiliki kedalaman 5 meter dan menjadi tempat wisata, kini sudah tertimbun batu-batu besar akibat tumpukan material dari pembangunan bendungan,” lanjut Doding.
Audiensi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, antara lain:
1. Penyelesaian Tumpukan Disposal di Hulu: Menyelesaikan masalah tumpukan material di hulu agar tidak terbawa air saat hujan dan memperburuk kondisi sungai serta mengancam masyarakat yang tinggal di hilir.
2. Perbaikan Struktur Sungai Temon : Mengembalikan Sungai Temon ke kedalaman semula, yaitu sekitar 5 meter. Hal ini sangat penting karena terdapat 11 Kepala Keluarga (KK) di kawasan tersebut yang sering terancam banjir akibat pendangkalan. Untuk itu, dibangun tanggul sementara untuk melindungi wilayah tersebut.
3. Bantuan Sosial dan Kerugian Masyarakat : Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak banjir, termasuk bantuan pemulihan ekonomi dan sosial.
4. Kajian Penanganan Jangka Panjang : Pihak BBWS, melalui konsultan, berencana segera melakukan kajian tentang penanganan jangka panjang dampak dari pembangunan Bendungan Bagong. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk penanganan yang lebih permanen dan berkelanjutan.
Akibat Proyek Bendungan Bagong hingga ke daerah hilir, termasuk Sungai Ngasinan yang juga terdampak. Semua pihak berharap agar kajian penanganan jangka panjang segera diselesaikan, agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
“DPRD Trenggalek berharap rekomendasi yang disepakati dalam audiensi ini segera direalisasikan, agar bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak dan memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak akibat proyek pembangunan ini,” kata Doding.
Semua pihak, termasuk masyarakat, berharap agar langkah-langkah pemulihan dapat segera diambil, untuk meminimalisir kerugian lebih lanjut dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang lebih ramah lingkungan,” ungkapnya.(*)
