AMSTERDAM, 3detik.com – Sejumlah diaspora Indonesia di Belanda mendeklarasikan seruan politik bertajuk Deklarasi Amsterdam di De Natuurkamer Park, kawasan Drijfsijs, Amsterdam, Rabu (17/6). Deklarasi ini menjadi simbol keresahan terhadap kondisi politik Indonesia yang dinilai tengah mengalami krisis sistem, bukan sekadar krisis kepemimpinan.
Para deklarator menilai sistem politik saat ini semakin kehilangan arah. Partai politik dianggap tak lagi optimal menjalankan fungsi representasi rakyat, sementara ruang demokrasi dinilai kian menyempit akibat kuatnya pengaruh oligarki.
Dari kegelisahan tersebut, muncul gagasan membangun Blok Politik Alternatif yang berbasis pada kekuatan masyarakat sipil sebagai jalan keluar dari kebuntuan politik nasional.
Namun sebelum resmi dibacakan, Deklarasi Amsterdam sempat memicu polemik. Draf awal yang beredar di Indonesia mencantumkan nama jurnalis dan aktivis Dandhy Dwi Laksono sebagai sosok yang diusulkan memimpin konsolidasi gerakan politik alternatif.
Nama Dandhy dipilih karena dinilai memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan sosial, independen dari partai politik, serta memiliki jaringan luas di kalangan masyarakat sipil.
Menanggapi hal tersebut, Dandhy menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif para diaspora. Meski begitu, ia menilai gerakan politik alternatif sejatinya telah tumbuh secara organik di berbagai daerah dan tidak harus bertumpu pada satu figur sentral.
Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi gagasan, membangun organisasi rakyat, serta membuka ruang bersama untuk merumuskan agenda perubahan.
Bagi para deklarator, respons Dandhy bukanlah penolakan. Sebaliknya, perdebatan yang muncul justru dianggap sebagai bagian dari tujuan utama Deklarasi Amsterdam.
Mereka menegaskan, deklarasi ini sejak awal memang dirancang untuk memantik diskusi publik tentang masa depan politik Indonesia dan mendorong lahirnya alternatif di luar pola politik yang selama ini dominan.
Meski terdapat perbedaan pandangan terkait strategi gerakan-antara model kepemimpinan figur sentral atau kolektif-para pihak dinilai memiliki kesamaan visi, yakni membangun kekuatan politik alternatif yang lebih berpihak pada rakyat.***
