TRENGGALEK, 3detik.com – Aspirasi kesejahteraan guru PPG Non Sertifikasi di Kecamatan Munjungan mendapat perhatian dari Anggota DPR RI, Novita Hardini. Dalam pertemuan bersama para guru di Desa Masaran, Kamis (12/2), Novita menawarkan solusi alternatif berupa program inkubasi UMKM untuk membantu menambah penghasilan di luar gaji sebagai tenaga pendidik.
Novita yang juga menjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Trenggalek itu menilai, persoalan kesejahteraan guru tidak boleh dibiarkan berlarut. Sambil mendorong aspirasi terkait status dan kejelasan hak guru ke tingkat pusat, ia mengajak para guru mulai membuka peluang usaha mandiri berbasis ekonomi kreatif dan digital.
Menurutnya, guru dapat memanfaatkan platform digital, baik dengan berjualan produk UMKM maupun menjadi affiliate dan konten kreator. Model ini dinilai realistis untuk dijalankan di tengah perkembangan ekosistem digital yang kian terbuka.
“Saya tidak bisa membiarkan persoalan ini tanpa solusi. Karena itu, saya tawarkan inkubasi UMKM. Dengan menjadi pelaku usaha atau konten kreator, guru bisa memperoleh tambahan penghasilan selain gaji yang saat ini dirasa masih minim,” ujarnya saat berdialog dengan guru dan siswa di SMAN 1 Munjungan.
Peraih gelar Magister Ekonomi dari UIN SATU tersebut juga membagikan pengalamannya memanfaatkan platform siaran langsung untuk pemasaran produk. Ia menyebut, tanpa strategi khusus sekalipun, aktivitas tersebut mampu memberikan tambahan pemasukan yang cukup signifikan.
Tawaran tersebut mendapat respons positif dari para guru PPG Non Sertifikasi yang hadir. Meski demikian, mereka tetap berharap agar persoalan utama terkait status kepegawaian dan kesejahteraan dapat diperjuangkan hingga ke tingkat nasional.
Menanggapi hal itu, Novita memastikan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada rekan-rekannya di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan. Saat ini, ia bertugas di Komisi VII yang menangani sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi.
Ia berharap, pendekatan ekonomi kreatif dapat menjadi solusi jangka pendek, sembari menunggu kejelasan kebijakan yang lebih komprehensif dari pemerintah pusat terkait nasib guru PPG Non Sertifikasi,” ungkapnya.***
