TULUNGAGUNG, 3detik.com – Ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu memadati halaman depan Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (11/2/2026). Mereka datang dengan satu tujuan: menuntut kejelasan status dan perbaikan kesejahteraan.
Kehadiran para pendidik ini bukan untuk melakukan aksi anarkis. Mereka memberikan dukungan moral kepada perwakilan guru yang dijadwalkan mengikuti hearing bersama Ketua DPRD Tulungagung dan Komisi A di Ruang Aspirasi pada pukul 14.00 WIB.
Suasana berlangsung khidmat dan penuh haru. Para guru melantunkan ayat suci Al-Qur’an dan sholawat, memanjatkan doa agar perjuangan mereka mendapat perhatian serta tindak lanjut dari para pemangku kebijakan.
Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN), Chandra Dyan Rachman, menegaskan bahwa hearing tersebut membawa persoalan mendasar yang selama ini dirasakan guru PPPK paruh waktu.
“Kami akan menyampaikan sejumlah keluhan kepada Ketua DPRD dan Komisi A. Di antaranya usulan kenaikan gaji Rp350 ribu untuk guru SD dan Rp400 ribu untuk guru SMP, serta permintaan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” ujarnya.
Menurut Chandra, persoalan tidak berhenti pada nominal gaji. Sejumlah guru PPPK paruh waktu disebut tidak mendapatkan jam mengajar yang memadai. Bahkan, ada yang telah ditempatkan di sekolah baru namun belum memperoleh alokasi jam sama sekali.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada hak mereka atas tunjangan sertifikasi. Tanpa jam mengajar, tunjangan tidak dapat dicairkan, sehingga berimbas pada pendapatan dan pengakuan profesional.
“Jika tidak diberi jam mengajar, bagaimana kami bisa menerima tunjangan sertifikasi? Ini bukan sekadar soal penghasilan, tetapi juga tentang pengakuan profesi,” tegasnya.
Di tengah ketidakpastian status dan keterbatasan penghasilan, para guru mengaku tetap menjalankan tugas mendidik dengan penuh tanggung jawab. Mereka tetap berdiri di ruang kelas, membimbing generasi muda, meski masa depan mereka sendiri belum jelas.
Aksi damai ini menjadi cerminan kegelisahan ribuan pendidik di Tulungagung yang berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat menghadirkan solusi konkret.
Kini, perhatian tertuju pada hasil hearing di Gedung DPRD Tulungagung. Harapan para guru sederhana: ada keputusan nyata yang memberi kepastian, bukan sekadar janji yang tertunda.***
